Ini Dia Kronologi Bentrok Sampang Hasil Investigasi MUI Jatim

 

KRONOLOGIS BENTROK ANTARA SYI’AH – SUNNI DI SAMPANG
TANGGAL 26 AGUSTUS 2012

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh MUI Jawa Timur tanggal 27 Agustus 2012 terkait dengan bentrok  antara warga masyarakat dari dua desa, yaitu Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Desa Blu’uran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, Madura, yang melibatkan dua kelompok masyarakat yaitu Pengikut Tajul Muluk yang berfaham Syi’ah dan warga Karang Gayam dan Blu’uran yang berfaham Ahlus Sunnah.

Berikut kronologis kejadian yang melatarbelakangi bentrok fisik antara warga Syi’ah dan Sunni pada tanggal 26 Agustus 2012 pukul 10.00 WIB di Desa Karang gayam Kecamatan Omben :

1. Pada tanggal 19 Juli 2012 Masyarakat Karang Gayam menyampaikan beberapa pernyataan kepada Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura  (BASSRA) agar disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sampang, dengan isi pernyataan tersebut sebagai berikut:

a. Masyarakat Karang Gayam mengucapkan terima kasih kepada BASSRA yang telah mengawal proses hukum Tajul Muluk hingga divonis selama 2 tahun penjara.

b. Bila Tajul Muluk telah divonis sesat maka pengikutnya harus dikembalikan  kepada faham semula yaitu Ahlus Sunnah wal Jama’ah  atau diproses hukum  sebagaimana Tajul Muluk.

c. Masyarakat Karang Gayam menginginkan desa mereka seperti desa yang lain, tidak terdapat Syiah.

d. Meminta kepada para Ulama untuk  menyampaikan pernyataan sikap ini kepada pihak – pihak yang berwenang.

2. Setelah menerima pernyataan sikap dari Masyarakat, BASSRA mengadakan audiensi dengan Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA) pada tanggal 7 Agustus 2012 dan menyampaikan tuntutan masyarakat, dari hasil diskusi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain sebagai berikut :

a. Proses pengembalian para pengikut Tajul Muluk ke faham Ahlus Sunnah Wal Jama’ah sedang diupayakan bersama oleh gabungan antara Kapolres Sampang, Nahdhatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta Ulama setempat dibawah koordinasi Pemkab Sampang.

b. Kapolres harus mengaktifkan pelarangan senjata tajam (Sajam) di Karang Gayam, Blu’uran, Sampang.

c.  Anak-anak warga Syiah yang dibeasiswakan ke pondok-pondok Syiah adalah tanggung jawab Pemkab Sampang untuk memulangkan dan memasukkan ke pondok-pondok Ahlus Sunnah wal Jama’ah (ASWAJA) dengan biaya dari Pemkab.

d. Ulama BASSRA bersama pemerintah Sampang akan mengawal naik banding Tajul Muluk dengan audiensi kepada  Gubernur Jatim.

e. Khusus untuk jangka pendek kasus Sampang disepakati tidak mengangkat sebutan Syi’ah, cukup sebutan aliran sesat agar proses hukum Tajul Muluk berjalan lancar.

f. Mengupayakan agar BAKORPAKEM Sampang bisa memutuskan dan menetapkan bahwa Syiah itu sesat dan harus dilarang di Madura, keputusan itu diajukan ke BAKORPAKEM Jatim bahkan ke Pusat.

3. Pada tanggal 23 Agustus 2012, masyarakat Karang Gayam menuntut kepada BASSRA terkait dengan enam item janji Pemkab Sampang yang disampaikan kepada Ulama BASSRA pada tanggal 7 Agustus 2012 karena mereka melihat bahwa belum ada realisasi dan penanganan dari pihak manapun.

4. Menurut rencana BASSRA dan ulama setempat akan melakukan pertemuan dengan Pemkab Sampang, namun pada tanggal 26 Agustus 2012 terjadi bentrokan antara masyarakat dengan pengikut Tajul Muluk sekitar jam 10.00 WIB, yang dipicu oleh beberapa hal sebagai berikut :

a. Anak-anak para pengikut Syi’ah yang dipondokkan ke YAPI Bangil dan Pekalongan akan kembali pasca libur lebaran, sementara masyarakat meyakini bahwa anak-anak tersebut tidak akan kembali lagi ke YAPI Bangil dan Pekalongan karena dijamin beaya pendidikannya oleh Pemkab Sampang untuk disekolahkan / dipondokkan di lembaga pendidikan dan pesantren di Sampang, masyarakat menilai kalau mereka tetap kembali akan menjadi kader Syi’ah dan kelak akan menjadi persoalan baru yang lebih besar.

b. Karena pemahaman masyarakat seperti tersebut di atas, maka masyarakat Karang Gayam mencegah mereka dan secara baik menyarankan untuk kembali lagi ke rumah, tidak ada sedikitpun kekerasan dilakukan dan masyarakat Sunni tidak membawa senjata tajam.

c. Selama perjalanan kembali tidak ada tanda-tanda perlawanan dari mereka sampai mendekati rumah kediaman Tajul Muluk, komunitas Syi’ah mulai mengolok-olok masyarakat Sunni dan nampaknya komunitas syi’ah sudah mempersiapkan senjata- sesampai di komplek kediaman tersebut terjadilah insiden penyerangan oleh pihak Syiah kepada masyarakat dengan melakukan pelemparan menggunakan batu, bom molotov yang sudah mereka persiapkan, ranjau-ranjau yang siap meledak ketika diinjak bahkan bahan-bahan  peledak  yang mereka bawa di kantong saku mereka yang di dalamnya berisi butiran kelereng.

d. Penyerangan tersebut tidak hanya berbentuk pelemparan tetapi juga dengan memprovokasi massa agar masuk ke pekarangan rumah tersebut, ketika masyarakat terprovokasi dan masuk ke halaman rumah, kemudian  terdengarlah bunyi ledakan yang berasal dari ranjau yang mereka pasang dan bom molotov yang mereka lempar sehingga ada beberapa masyarakat yang terluka oleh serpihan dari ledakan yang berupa kelereng, baik yang masih utuh maupun yang pecah semua korban adalah masyarakat yang berfaham Sunni- diantara mereka ada yang jari jemarinya putus, ada yang luka di bagian paha dan didalamnya terdapat kelereng yang masih utuh, ada yang luka di bahu dan kepala.

e. Ketika korban berjatuhan dipihak masyarakat Sunni– rupanya komunitas Syi’ah membekali diri dengan ilmu kebal, hal ini terbukti bahwa peledak yang dibawa disaku mereka ketika meledak sama sekali tidak mencederai tubuh mereka, tetapi mencederai tubuh-tubuh masyarakat sunni yang memang sama sekali tidak mempersiapkan diri dengan senjata mapaun perlengkapan yang memadai - sehingga masyarakat Sunni mundur, situasi ini memancing masyarakat untuk meminta bantuan dan mengambil persenjataan yang memadai untuk melawan kekerasan yang dilakukan oleh komunitas Syi’ah, diantaranya dengan disuarakan lewat teriakan dan  pengeras suara yang ada di mushalla, kemudian masyarakat berdatangan  untuk memberi pertolongan dan bantuan kepada mereka sehingga terjadilah bentrok yang tidak terelakkan diantara kedua belah pihak yang sama-sama membawa senjata.

f. Seorang yang bernama bapak Hamamah dari komunitas Syi’ah secara provokatif dan demonstratif dengan memamerkan kekebalan tubuhnya merangsek kedalam kerumunan masyarakat Sunni dengan menyerang secara membabi buta menggunakan senjata tajam berbentuk celurit panjang, dan masyarakatpun melawan dengan senjata pula, yang mengejutkan tidak satupun sabetan yang diarahkan ke tubuh bapak Hamamah mencederai tubuhnya.selanjutnya terjadilah bentrok yang berakhir pada terbunuhnya bapak Hamamah, disebabkan diantara masyarakat mengetahui cara menghadapi ilmu kebal tersebut dengan cara menyerang dari belakang.

g. Ada kejadian yang mengejutkan bahwa ternyata rumah Tajul Muluk yang dibakar oleh massa menimbulkan  ledakan yang cukup besar, yang belakangan diketahui bahwa ledakan tersebut dipicu oleh remote control.

h. Dari bentrok tersebut yang menjadi korban adalah 1 orang meninggal bernama Hamamah, 1 orang kritis bernama Thohir dan 5 orang luka-luka terkena serpihan bom molotov, ranjau dan peledak  yang dibawa oleh komunitas Syi’ah, korban luka-luka ini semuanya dari masyarakat Sunni.

i. Dari bentrok yang terjadi, sampai saat ini kepolisian menangkap sekitar 7 orang atau versi lain 8 orang tetapi yang di tangkap adalah  masyarakat yang berfaham Sunni, tidak satupun komunitas Syi’ah yang memicu konflik diamankan oleh kepolisian samentara ini.

j. Jumlah rumah yang dibakar menurut laporan yang kami dapat sebanyak 9 rumah, dengan pemahaman bahwa setiap rumah yang ada di Sampang terdiri dari minimal 3 bangunan, yaitu rumah, dapur dan mushalla, hal inilah yang menyebabkan perbedaan jumlah yang dilaporkan.

5. Pada Tanggal 26 Agustus 2012 sekitar jam 12.00 WIB banyak media massa yang meminta wawancara khusus terkait kasus ini kepada KH Abdusshomad Buchori (Ketua Umum MUI Jatim), namun dijanjikan untuk wawancaranya hari Senin pagi dengan pertimbangan bahwa MUI perlu mengumpulkan bahan-bahan yang memadai.

6. Pada Hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 jam 10.00 WIB wawancara dilakukan oleh KH Abdusshomad Buchori dengan beberapa Media Cetak, Elektronik dan Online dengan statement sebagai berikut :

a. MUI Jatim meminta kepada masyarakat agar tetap waspada dan menahan  diri, baik masyarakat Karang Gayam yang berfaham Sunni, maupun Komunitas Syi’ah agar skala konflik tidak meluas.

b. Meminta kepada aparatur pemerintah agar melakukan langkah-langkah produktif dalam rangka menyelesaikan konflik yang terjadi demi terwujudnya situasi yang kondusif bagi ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur.

c. Kasus seperti ini sudah beberapa kali terjadi, tetapi penyelesaian yang dilakukan tidak tuntas dan komprehensif, sehingga dibutuhkan mekanisme penyelesaikan yang tidak hanya fokus pada kejadiannya saja, tetapi akar persoalan yang menjadi pemicu juga harus diselesaikan dengan baik, sehingga tidak terjadi lagi kasus serupa dikemudian hari.

d. Ada statement keliru  yang disampaikan sebagian tokoh masyarakat terkait dengan penyebab terjadinya kekerasan  yang diakibatkan oleh fatwa MUI,  oleh karena itu perlu disampaikan  bahwa, fatwa kesesatan Syi’ah tersebut sebagai guidance (panduan, red) untuk menjaga Aqidah dan Syari’at bagi ummat Islam di Jawa Timur yang berjumlah 96,76 % dari 38 juta penduduk Jawa Timur yang pada umumnya berfaham Sunni, kalau semua faham menyimpang dan sesat dibiarkan berkembang dimasyarakat, maka akan terjadi disharmoni bangsa, bahkan di dalam fatwa tersebut ada klausul untuk tidak anarkis.

7. Pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 pukul 16.30 WIB, MUI Jawa Timur melakukan kunjungan ke Kabupaten Sampang yang diikuti oleh KH Abdusshomad Buchori (Ketua Umum), Drs. H. Abdurrachman Azis, M.Si (Ketua Bid. Infokom), Drs. H. Masduki, SH (Bendahara Umum) dan Mochammad Yunus, SIP (Sekretaris) untuk melakukan silaturrahim dengan MUI kabupaten Sampang, tim medis yang menangani korban dan beberapa masyarakat yang menjadi saksi kejadian.

8. Pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 pukul 13.30 WIB, MUI Jawa Timur mengikuti rapat bersama dengan PWNU Jatim, PC NU Sampang, MUI Sampang dan beberapa aktivis yang menyaksikan bentrokan yang terjadi, diantaranya adalah Ustad Nuruddin dan  Ustadz Ridho’i (Ketua Banser setempat), dalam rapat tersebut disepakati bahwa :

a. Masyarakat yang tinggal di desa Karang Gayam dan sekitarnya merasa aman, tenteram dan kondusif sebelum kedatangan Tajul Muluk dengan membawa aliran Syi’ah, gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban terjadi  setelah masuknya ajaran Syi’ah di desa mereka yang dibawa oleh Tajul Muluk.

b. Yang  menjadi pemicu terjadinya konflik di masyarakat Karang Gayam dan sekitar adalah keberadaan Tajul Muluk dengan ajaran Syi’ah yang sampaikan  dengan menghalalkan berbagai cara, termasuk dengan iming-iming dana  kepada masyarakat setempat.

c. Kesimpulan rapat tersebut adalah bahwa kalau Syi’ah dikembangkan di Indonesia maka membuat Indonesia tidak aman dan berpotensi mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

9. Komunitas Syi’ah yang ada memiliki kecenderungan kepercayaan diri berlebihan bahwa Syi’ah akan menjadi besar di Indonesia disebabkan oleh komentar-komentar para tokoh yang mengeluarkan statement akan melindungi minoritas di Indonesia dengan dalih Hak Asasi manusia, pemikiran seperti ini memiliki pengaruh besar terhadap usaha-usaha mereka untuk mengembangkan eksistensinya, karena merasa disokong oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh di negeri ini, dan pada gilirannya membawa peluang terjadinya konflik yang lebih besar

10.  Untuk menjaga dan mengamankan keutuhan NKRI, pemerintah seharusnya meningkatkan kapasitas dan kualitas serta memelihara dengan baik eksistensi Sunni di Indonesia dengan memberikan payung hukum terhadap keberadaannya, karena secara realitas Indonesia adalah Bumi Sunni.

11. Berdasarkan diskusi internal beberapa pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, dengan memperhatikan pernyataan Syeh Yusuf Qaradhawi terkait dengan hubungan Syia’ah dan Sunni di dunia, bahwa ajaran Syiah dan Sunni memiliki perbedaan pokok yang mendasar sehingga apabila ajaran Syi’ah dikembangkan di suatu Negara yang berfaham Sunni maka tidak akan memiliki titik temu demikian pula sebaliknya, hendaklah pengambil keputusan di negeri ini menjadikan statement tersebut  sebagai referensi dalam rangka mengambil keputusan terbaik dalam mengahadapi kasus – kasus konflik berlatar belakang Syi’ah – Sunni di Indonesia.

12.  Mengharap dengan hormat agar pemerintah, baik Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, Negarawan ,Akademisi, Politisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Budayawan, Seniman dan golongan “The have”, hendaklah memiliki pemikiran yang jernih, cerdas dan  visioner untuk menyelamatkan negeri tercinta Indonesia dari kehancuran.

13.  Demikian laporan kami yang pertama, sehingga apabila ada perkembangan baru  akan kami sampaikan pada laporan berikutnya.


Surabaya, 10 Syawal 1433 H/28 Agustus 2012 M

KPI Diminta Hentikan Tayangan Indonesia Lawyer Club

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program dialog yang kerap membahas situasi terkini di TVOne, Indonesia Lawyer Club, dinilai telah melanggar aturan penyiaran. Indonesia Media Watch mengatakan, ILC kerap kali melanggar aturan penyiaran, terutama hak asasi manusia.

"Desakan kami agar acara Indonesia Lawyer Club (ILC) tayangannya dihentikan sementara sesuai amanah undang-undang penyiaran," kata peneliti Indonesia Media Watch (IMW) Ardinanda, saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan, pada hari Rabu (29/8), para tamu ILC yaitu pengacara seperti Indra Sahnun Lubis dan Hotman Paris secara eksplisit melontarkan perkataan yang melanggar hak asasi manusia terhadap Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, dengan pernyataan tidak etis yang menyerang secara pribadi.
Dilansir dari setkab.go.id, Karni Ilyas sebagai host tidak menghentikan hinaan yang dilakukan oleh Indra Sahnun Lubis dan Hotman Paris kepada Denny yang menyebutnya dengan kata-kata “Pendek, kaya penjaga mesjid, dan lain-lain”.
Ardinanda mengatakan, sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pasal 36 ayat (6), melarang, "Memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional".
Dia mengatakan, IMW mendesak KPI menjalankan kewenangannya untuk memberikan sanksi kepada TVOne. Menurutnya, IMW juga telah mengirimkan surat aduan kepada KPI terkait hal tersebut.
"Kami sebagai publik memiliki hak untuk mengadukan pelanggaran yang dilakukan pemilik ijin lembaga penyiaran atau stasiun tv, dalam hal ini TVOne," ujarnya.

Mantap!! Pejabat Kelurahan Batal Dilantik Gara-gara tak Lancar Baca Al-Quran

Gorontalo (SI ONLINE) - Ini bisa jadi contoh bagi daerah lain. Supaya pejabat-pejabat pemerintahan benar-benar bisa jadi teladan bagi rakyatnya. Di Gorontalo, seorang pejabat kelurahan di lingkungan pemerintahan kota yang akan dilantik terpaksa ditunda gara-gara calon pejabat itu belum lancar dan fasih membaca Al-Quran.

"Saudara belum bisa dilantik saat ini, perlancar dulu baca Al Quran, baru saya lantik," kata Wali Kota Gorontalo, Adhan Dhambea, kepada pejabat tersebut, saat sesi tes baca Al Quran sebelum pelantikan, Kamis (30/8/2012).

Wali Kota memberikan waktu kepada pria yang dilantik dengan jabatan di lingkungan kelurahan Tanggikiki itu untuk memperlancar bacaan Al Quran, paling lama dua bulan ke depan.

Kepada wartawan, Adhan mengatakan meski kelancaran membaca Al Quran itu tidak disyaratkan dalam aturan kepegawaian, namun dirinya tetap mewajibkannya pada setiap pejabat hingga staf yang beragama Islam.

"Sebagai daerah yang dikenal sebagai Serambi Madinah, khususnya disebut-sebut sebagai kota madrasah, baca dan tulis Al Quran di kota Gorontalo itu sudah diatur dalam kebijakan pemerintah daerah," kata dia.

Menurutnya, sebagai seorang Muslim yang baik dan taat, seorang pejabat di lingkungan Kota Gorontalo baru dinilai pantas menduduki jabatannya apabila fasih membaca Al-Quran.

Sementara itu, pejabat yang batal dilantik itu mengakui dirinya cukup gugup saat menjalani tes baca Al Quran itu.

Di sejumlah wilayah sekarang ini memang gencar diterapkan berbagai Peraturan Daerah yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan, seperti kewajiban baca tulis Al Quran bagi PNS, bagi siswa dan bagi calon pengantin. Provinsi Gorontalo  telah menerapkan Perda No. 22/2005 tentang Wajib Baca Tulis Al-Quran bagi siswa yang beragama Islam.

Demikian pula di Dompu, Nusa Tenggara Barat, diterapkan juga SK Bupati Dompu No. 140/2005 tanggal 25 Juni 2005 tentang Kewajiban Membaca Al-Qur'an bagi PNS Muslim. Bahkan di Sumatera Barat saat gubernurnya dijabat oleh Gamawan Fauzi yang sekarang menjabat sebagai Mendagri disahkan Perda No. 7/2005 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qur'an.

Keterangan gambar: ilustrasi PNS yang sedang membaca Al-Quran
red: shodiq ramadhan

Dilarang Shalat Berjamaah, Sang Taliban Amerika Gugat Sipir Penjara

Apa kabar John Walker Lindh? Pemuda ini dikenal sebagai salah satu 'Taliban Amerika' pertama.  Ia kini menghuni penjara Terre Haute di Indianapolis, Negara Bagian Indiana.

Pemuda mualaf yang pada usia 21 tahun bergabung dengan Taliban tersebut kali ini kembali menghiasi media, setelah mengajukan gugatan terhadap pemerintah Amerika Serikat. Gugatan ini ia lakukan karena pemerintah melarang dia dan 24 tahanan Muslim lainnya menggelar shalat berjamaah di dalam penjara.

John Walker yang divonis 20 tahun penjara atas tuduhan membantu Taliban dan merencanakan terorisme itu, pada Senin 26/8 menggugat ke Pengadilan Negeri Indianapolis terkait kebijakan sipir penjara yang menghalanginya shalat jamaah.
John Walker Lindh mengaku dirinya mengikuti madzab Hambali, yang mewajibkan dirinya melakukan shalat berjamaah. Sementara sipir penjara hanya membolehkan para tahanan Muslim shalat sendiri-sendiri di dalam sel nya.

"Sesuai yang saya yakini, shalat berjamaah merupakan kewajiban utama," jelas Walker Lindh seperti dilansir surat kabar the Huffington Post, Selasa 28/7.

Seperti dilansir AP News, sipir beranggapan ke-25 tahanan tersebut bisa berkomplot dan merencanakan sesuatu ketika berkumpul bersama. Sementara John Walker Lindh dan pengacaranya menilai kebijakan itu melanggar Undang-Undang Kebebasan Individu 1993. Kebijakan itu menyatakan negara tidak boleh menghalangi sedikitpun ekspresi keagamaan warga negara Amerika Serikat.

John Walker juga menyebut para sipir mengada-ada. "Bagaimana mungkin kami merencanakan pada saat sipir mengawasi ketat shalat berjamaah. Tuduhan itu sangat aneh," ujarnya. Pengadilan akan dilanjutkan pada Kamis 30/8 esok. Sementara Kuasa hukum Pemerintah Amerika meminta waktu untuk mengkaji gugatan dari John Walker Lindh.

Siapa John Walker Lindh?
Ia adalah mualaf, yang masuk Islam pada usia 16 tahun dan mengganti namanya menjadi Sulaiman Al Faris. Pada usia 21 tahun ia pergi ke Afghanistan, bergabung dengan pejuang Taliban. Teman-teman seangkatannya saat ini kebanyakan masih sibuk dengan urusan perkuliahan, pacaran, alkohol, narkotika dan hura-hura.

Pada pertengahan Desember tahun 2001, media massa di Amerika Serikat seolah tak bosan-bosannya memberitakan tentang John Walker Lindh Phillip. Dia adalah warga negara AS yang turut berjuang menghadang invasi negaranya ke Afghanistan. Seluruh kehidupan pribadinya dikuliti media.

zak/muslimdaily.net

Pengikut Tajul Muluk Tolak Direlokasi

Sampang (SI ONLINE) - Para pengikut Tajul Muluk di Sampang, Madura, menolak direlokasi pemerintah ke luar Madura dengan cara mengikuti program transmigrasi.

"Kami tidak mau direlokasi dan akan tetap tinggal di Sampang ini. Kami bukan pemberontak yang harus diasingkan, akan tetapi kami adalah warga Indonesia," kata Penasehat IJABI Sampang, Iklil Al Milal, di Sampang, Rabu (29/8/2012).

Kakak kandung Tajul Muluk itu beralasan Syiah bukanlah ajaran Islam sesat. Bahkan menurutnya selama ini warga Syiah menjadi korban, bukan pelaku kerusuhan di Sampang.

Jika pihaknya direlokasidengan alasan keamanan, kata Iklik, hal itu sama dengan memposisikan Syiah sebagai provokator dalam kasus kekerasan di Sampang. "Padahal anda tahu sendiri warga Syiah menjadi korban dan rumah-rumah kami banyak yang dibakar," ucap Iklil Al Milal.

Ia berharap pemerintah bisa memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan kerusuhan yang menimpa kelompok Syiah. "Kelompok kami minoritas di Sampang ini. Tapi entah kenapa kami diperlakukan seolah-olah kami adalah teroris dan musuh negara," kata Iklil Almilal.

Iklil bersama para penganut Syiah lainnya juga berharap bisa segera pulang ke kampung halaman mereka di Desa Karang Gayam dan Desa Blu'uran, Sampang.

Sebelumnya diberitakan bahwa salah satu opsi yang ditawarkan oleh Pemprov Jatim terhadap para pengikut Syiah di Sampang adalah dilakukan relokasi.

Gandeng Kiyai Lokal

Untuk menyelesaikan konflik Sampang, Sosiolog LIPI Endang Turmudi menyarankan pemerintah agar menggandeng pemimpin informal lokal.

“Kepala desa dan pemimpin informal seperti para kiyai Nahdlatul Ulama (NU) harus turun ke sana untuk mendamaikan,” kata sosiolog pada Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI itu di Jakarta, Rabu.

Dia menilai merekalah yang lebih mengetahui bagaimana menyelesaikan konflik tersebut dibandingkan pihak lain yang sekadar mengamati dari jauh. “Orang Madura itu kalau dengan kiai hormatnya luar biasa, insyaallah walau orang Madura itu berwatak keras, tapi kalau diajak bicara oleh pemimpin lokal, akan patuh,” katanya.

red: shodiq ramadhan

Penembakan Misterius di Poso

Ahad, 26/8, terjadi penembakan di desa Sepe, kecamatan Lage, kabupaten Poso. Kejadian terjadi sekitar pukul 23.45 WIB. Korban 1 orang dikabarkan tewas.

Korban penembakan bernama Noldi Ambolado yang akrab dipanggil Oldi, 27,  warga Kecamatan Lage. 

Korban yang kesehariannya bekerja sebagai petani durian ini saat itu sedang berbaring santai di sebuah kios penjual keranjang. Tiba-tiba datang seseorang menggunakan sepeda motor lalu menembak ke korban.
Korban ditembak jarak dekat dari kepala bagian kanan pada pelipis di atas telinga menembus ke bagian kiri. Di lokasi kejadian, ditemukan 1 selongsong kaliber .45, biasa digunakan pada standar militer.
Pasca kejadian, masyarakat langsung membawa korban ke RSUD Poso, korban meninggal di RS jam 00.10.
Beberapa waktu kemudian, sekitar pukul 01.45 WIB Kapolres Poso bersama Kasdim 1307/Ps tiba di tempat kejadian. Dan pada sekitar pukul 02.20 WIB, wakil Bupati Poso datang ke RSUD untuk melihat jenazah korban.
zen-zul/muslimdaily.net

Kontras Berkilah, Demi Minyak Kaum Syiah Harus Diusir dari Sampang

JAKARTA (VoA-Islam) - Dalam sebuah situs resmi Ahlul Bait Indonesia (ABI), seorang tokoh Syiah menulis satu artikel terkait kerusuhan sektarian di Sampang dengan judul, "Beban Sejarah Syiah Sampang. Dalam artikel itu, ia menyoroti bagaimana beban sejarah pertikaian Sunni-Syiah masa silam harus ditanggung oleh komunitas Syiah di dunia, tidak hanya di Sampang.
Situs milik kaum Syiah itu mengutip hasil investigasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Media online Okezone.com, 8/03/2012, merilis berita temuan Kontras Surabaya tentang fakta-fakta bahwa konflik Sampang ini sengaja diciptakan untuk eksplorasi minyak dan pengembangan investasi di kawasan tersebut.
Meski menolak disebut sebagai hasil akhir, Kontras setidaknya menemukan adanya skenario yang mengarah kepada pelancaran eksplorasi minyak, di antaranya ialah pembangunan jalan menuju tempat eksplorasi. Jalan itu, dalam data yang didapat Kontras, menabrak Dusun Nangkernang sekitar 2-3 kilometer dari jalan utama. Selain itu, dugaan diperkuat dengan adanya survei Seismik oleh pihak Pertamina terhadap dua rumah milik warga.
Sehingga, menurut Kontras, konflik ini memang sengaja diciptakan untuk "mengusir" warga yang tinggal di Dusun Nangkernang agar mengosongkan kampung. Secara kebetulan warga yang tinggal di kawasan itu sebagian besar adalah penganut Syiah di bawah pimpinan Ustad Tajul Muluk.
Meski temuan dan dugaan Kontras tersebut dirilis pada bulan Maret 2012, nyatanya 5 bulan kemudian, yaitu Agustus 2012, warga Syiah kembali menjadi korban kekerasan dengan isu SARA. Tercatat 2 korban tewas akibat konflik terbaru ini.
Menurut penulisnya, jika dugaan Kontras itu benar adanya, maka peristiwa Sampang seakan mengulang kembali teori konspirasi di balik kekerasan etnis Rohingya dan perang yang dilancarkan oleh Amerika terhadap Afghanistan dan Irak. Di mana, menurut teori konspirasi, apa yang terjadi di balik kekerasan etnis Rohingya, dan kobaran perang "Paman Sam" di Afghanistan dan Irak adalah demi alasan penguasaan terhadap sumber alam, yang kemudian dibalut dengan berbagai dalih.
IJABI Membela Kaumnya
Ketua Dewan Syura Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) sekaligus pembina pesantren Syiah, Jalaludin Rakhmat menceritakan, peringatan Maulid Nabi di Sampang yang digelar  Tajul Muluk pada 9 April 2007 silam, dihadang oleh 5.000 orang. Mereka meminta polisi membubarkan acara tersebut. Satu bulan kemudian, Tajul Muluk dilantik sebagai Ketua Umum IJABI Kabupaten Sampang periode 2007-2010, sedangkan kakaknya Roisul Hukama sebagai Dewan Penasehat IJABI.
“Namun karena adanya konflik keluarga akibat persoalan cinta, Rois kemudian pindah ke Sunni. Dia pindah ke pihak lawan Tajul Muluk untuk membangun kekuatan buat mengalahkan adiknya. Jadi dia meluaskan konflik keluarga dengan memanfaatkan potensi konflik agama,” kata Jalaludin.

Akibat konflik keluarga itulah, Kamis 29 Desember 2011, pesantren milik warga Syiah di Nangkernang, Sampang, Madura, dibakar massa. Tajul Muluk, pemilik pesantren Syiah yang dibakar massa itu, terusir dari kampungnya. Belum cukup deritanya, ia juga divonis dua tahun penjara atas tuduhan penistaan agama oleh Pengadilan Negeri Sampang.

Kini, konflik serupa kembali berulang. Minggu 26 Agustus 2012, saat 20 anak dari pemukiman Syiah di Desa Karang Gayam Madura yang bersekolah di Bangil Pasuruan, hendak kembali ke pesantren mereka di Pasuruan usai merayakan Idul Fitri di Sampang.

Murid-murid dan orang tua yang mengantarkan mereka, tiba-tiba dihadang oleh kelompok massa yang menggunakan 30 sepeda motor. Siswa Syiah yang sudah naik angkutan umum itu disuruh turun, sedangkan yang mengendarai kendaraan dipaksa pulang ke rumah mereka masing-masing.
Massa bahkan mengancam akan membakar angkot yang ditumpangi para siswa itu. Kelompok Syiah yang kemudian melawan, membuat massa makin beringas sehingga bentrokan tidak terhindarkan.Desastian/dbs

Vihara berperan penting dalam mendistribusikan senjata untuk digunakan melawan Muslim Rohingya di Arakan

ARAKAN (Arrahmah.com) - Seorang sumber, seorang jurnalis di Burma, yang dikutip oleh Rohingya Blogger mengatakan bahwa Vihara berperan penting dalam mendistribusikan senjata bagi warga Buddhis untuk melawan Muslim Rohingya di Arakan.
Dia mengatakan bahwa dalam beberapa pekan belakangan ini terlihat jelas bahwa para Vihara memainkan peran penting dalam mendistribusikan senjata kepada penduduk etnis Rakhine (Buddhis).
Kaum Muslimin di Maungdaw kembali dalam ketakutan, kata sumber, setelah melihat pedang-pedang panjang diturunkan dari truk-truk sore ini (26/8/2012), dan disimpan di sebuah Vihara Buddha di bawah kontrol U Kan Tun (warga Rakhine lokal). Vihara itu, lanjut sumber, dibangun di dekat sungai kecil dan anak sungai Maungdaw dan berdekatan dengan tempat tinggal Muslim di Shundaripara dan Nafitdill. Itu adalah sebuah Vihara yang terisolasi di ujung timur laut dari kota dan dikenal atas pengiriman barang-barang ilegal dari Bangladesh melalui terusan, yang juga terkenal dengan kegiatan-kegiatan anti-Muslimnya.
Lebih jauh sumber mengungkapkan bahwa di kota Kyauktaw baru-baru ini, senjata ditemukan dari warga Rakhine ketika desa-desa Muslim dihancurkan hingga rata dengan tanah. Meskipun beberapa warga Buddhis Rakhine diselidiki dan ditangkap, pihak berwenang tetap menutupi situasi dari pengetahuan publik. Muslim Rohingya di Maungdaw sangat teliti mengawasi perkembangan yang terjadi di sekitar Vihara tersebut, tetapi mereka tidak bisa mempersiapkan untuk menghadapi segala peristiwa yang mungkin terjadi, sebab kondisi mereka yang lemah.
Selain itu dikatakan bahwa pada saat terjadi kerusuhan, setiap warga Buddhis Rakhine memegang pedang di tangannya, kekuatan fisik yang warga Muslim Rohingya tidak bisa menyainginya. (siraaj/arrahmah.com)

Wakil Presiden Suriah Farouk al-Shara Membelot ke Yordania

Semakin ringkih pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Tokoh yang selama ini mendampinginya satu-satu pergi dari lingkaran kekuasaannya. Seperti diberitakan, Wakil Presiden Suriah Farouk al-Sharaa membelot dari rezim Bashar al-Assad dan sekarang berada di Yordania, ungkap sebuah sumber n kepada Al Arabiya,Sabtu.
Sharaa membelot dari pemerintah Suriah pada pertengahan Agustus, menurut laporan oleh Pejuang Pembebasan Suriah (FSA). Namun, kantor berita negara Suriah, SANA,  membantah laporan pembelotan, mengutip pernyataan juru bicara Sharaa
Farouk al-Shara merupakan seorang tokoh Sunni, yang berada di dalam lingkaran kekuasaan Bashar al-Assad, dan sudah berada dalam kekuasaan sejak zamannya Hafes al-Assad, yang merupakan ayah dari Bashar al-Assad. Dengan perginya al-Shara itu, maka posisi Bashar semakin melemah, dan tidak ada lagi, tokoh-tokoh Sunni yang berada di dalam lingkaran kekuasaannya. Sebagian besar telah meninggalkannya, dan membelot ke Turki dan Yordania.
Turki memiliki ikatan yang kuat dengan oposisi Suriah, dan sebagian besar pimpinan kelompok oposisi Suriah  berbasis di Turki. Turki juga tempat penampungan pembelot militer dan sekarang mereka bergabung dengan FSA, dan mendapatkan senjata melawan Presiden Bashar al-Assad, menurut beberapa sumber.
Namun, situasi di Suriah yang semakin kalut itu, mendorong terjadi perang di Lebanon. Di mana antara kelompok Sunni dengan Syiah terlibat dalam perang terbuka. Kelompok Sunni yang mendukung  kekuatan oposisi, sementara itu kelompok Syiah di Lebanon mendukung Bashar al-Assad, yang terus melakukan pembantaian rakyatnyal. Hari Jum'at lalu, lebih dari 200 orang telah tewas akibat serangan pasukan Suriah, yang menggunakan senjata berat, yang menghancurkan kota Aleppo yang menjadi basis oposisi.

Ini menghidupkan kembali perang saudara Lebanon sendiri, memperkuat kekhawatiran bahwa konflik Suriah bisa memicu ketidakstabilan di Lebanon, di mana Damaskus telah memiliki pengaruh besar atas politik dan keamanan selama beberapa dekade. mh.

Keberanian luar biasa, seorang mujahid berhadapan dengan tank Suriah dan menghancurkannya

HOMS (Arrahmah.ccom) – Moral tempur mujahid Islam dari berbagai kelompok jihad dan Tentara Kebebasan Suriah sangat tinggi. Keberanian dan ketegaran mereka di medan jihad seakan menutupi kwalitas persenjataan mereka yang sangat sederhana dan kwantitasnya yang sangat terbatas.
Para aktivis di Suriah baru-baru ini mengup load sebuah video pendek yang menunjukkan hal itu. Di tengah kecamuk perang sengit, seorang mujahid dari Tentara Kebebasan Suriah nampak berlari mendekati sebuah tank militer rezim Suriah. Dalam jarak begitu dekat, tak lebih dari sepuluh meter, sang mujahid menembakkan sebuah roket RPG ke arah tank. Ia lalu berlari ke arah kiri, disusul oleh ledakan dahsyat yang menghancurkan dan menghanguskan tank itu.


Belum berhenti dengan aksi heroiknya itu, sang mujahid lalu terlibat baku tembak sengit. Ia kemudian lari kembali ke arah kanan tempat semula ia berangkat. Aksi heroik ini terjadi dalam pertempuran di kota Dauma, propinsi Homs pada Jum'at (24/8/2012). Allahu Akbar, kemuliaan hanya milik Allah, Rasul-Nya dan kaum beriman.
(muhib almajdi/arrahmah.com)

HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM NASIONAL INDONESIA

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim,
Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berpartisipasi dalam seminar tentang Hukum Islam di Asia Tenggara yang diselenggarakan mulai hari ini. Saya tidak dapat mengatakan bahwa saya adalah ahli di bidang Hukum Islam, mengingat fokus kajian akademis saya adalah hukum tatanegara. Namun mengingat topik seminar ini adalah transformasi syariat Islam ke dalam hukum nasional, maka titik singgungnya dengan hukum tata negara, sejarah hukum, sosiologi hukum dan filsafat hukum kiranya jelas keterkaitannya. Bidang-bidang terakhir ini juga menjadi minat kajian akademis saya selama ini. Sebab itulah, saya memberanikan diri untuk ikut berpartisipasi dalam seminar ini, dengan harapan, sayapun akan dapat belajar dari para pemakalah yang lain dan para peserta seminar ini. Saya bukan pura-pura tawaddhu’, karena saya yakin sayapun dapat berguru menimba ilmu dengan mereka.
Akar Historis dan Sosiologis Hukum Islam
Sepanjang telaah tentang sejarah hukum di Indonesia, maka nampak jelas kepada saya, bahwa sejak berabad-abad yang lalu, hukum Islam itu telah menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam di negeri ini. Betapa hidupnya hukum Islam itu, dapat dilihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan masyarakat melalui majalah dan koran, untuk dijawab oleh seorang ulama atau mereka yang mengerti tentang hukum Islam. Ada ulama yang menerbitkan buku soal jawab, yang isinya adalah pertanyaan dan jawaban mengenai hukum Islam yang membahas berbagai masalah. Organisasi-organisasi Islam juga menerbitkan buku-buku himpunan fatwa, yang berisi bahasan mengenai soal-soal hukum Islam. Kaum Nahdhiyin mempunyai Al-Ahkamul Fuqoha, dan kaum Muhammadiyin mempunyai Himpunan Putusan Tarjih. Buku Ustadz Hassan dari Persis, Soal Jawab, dibaca orang sampai ke negara-negara tetangga.
Ajaran Islam, sebagaimana dalam beberapa ajaran agama lainnya, mengandung aspek-aspek hukum, yang kesemuanya dapat dikembalikan kepada sumber ajaran Islam itu sendiri, yakni Al-Qur’an dan al-Hadith. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat, di mana saja di dunia ini, umat Islam menyadari ada aspek-aspek hukum yang mengatur kehidupannya, yang perlu mereka taati dan mereka jalankan. Tentu saja seberapa besar kesadaran itu, akan sangat tergantung kepada kompisi besar-kecilnya komunitas umat Islam, seberapa jauh ajaran Islam diyakini dan diterima oleh individu dan masyarakat, dan sejauh mana pula pengaruh dari pranata sosial dan politik dalam memperhatikan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam dan hukum-hukumnya dalam kehidupan masyarakat itu.
Jika kita melihat kepada perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara di masa lampau, upaya untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam, termasuk hukum-hukumnya, nampak mendapat dukungan yang besar, bukan saja dari para ulama, tetapi juga dukungan penguasa politik, yakni raja-raja dan para sultan. Kita masih dapat menyaksikan jejak peninggalan kehidupan sosial keagamaan Islam dan pranata hukum Islam di masa lalu di Kesultanan Aceh, Deli, Palembang, Goa dan Tallo di Sulawesi Selatan, Kesultanan Buton, Bima, Banjar serta Ternate dan Tidore. Juga di Yogyakarta, Surakarta dan Kesultanan Banten dan Cirebon di Jawa. Semua kerajaan dan kesultanan ini telah memberikan tempat yang begitu penting bagi hukum Islam. Berbagai kitab hukum ditulis oleh para ulama. Kerajaan atau kesultanan juga telah menjadikan hukum Islam— setidak-tidaknya di bidang hukum keluarga dan hukum perdata — sebagai hukum positif yang berlaku di negerinya. Kerajaan juga membangun masjid besar di ibukota negara, sebagai simbol betapa pentingnya kehidupan keagamaan Islam di negara mereka.
Pelaksanaan hukum Islam juga dilakukan oleh para penghulu dan para kadi, yang diangkat sendiri oleh masyarakat Islam setempat, kalau ditempat itu tidak dapat kekuasaan politik formal yang mendukung pelaksanaan ajaran dan hukum Islam. Di daerah sekitar Batavia pada abad ke 17 misalnya, para penghulu dan kadi diakui dan diangkat oleh masyarakat, karena daerah ini berada dalam pengaruh kekuasaan Belanda. Masyarakat yang menetap di sekitar Batavia adalah para pendatang dari berbagai penjuru Nusantara dengan aneka ragam bahasa, budaya dan hukum adatnya masing-masing. Di sekitar Batavia ada pula komunitas “orang-orang Moors” yakni orang-orang Arab dan India Muslim, di samping komunitas Cina Muslim yang tinggal di kawasan Kebon Jeruk sekarang ini.
Berbagai suku yang datang ke Batavia itu menjadi cikal bakal orang Betawi di masa kemudian.Pada umumnya mereka beragama Islam. Agar dapat bergaul antara sesama mereka, mereka memilih menggunakan bahasa Melayu. Sebab itu, bahasa Betawi lebih bercorak Melayu daripada bercorak bahasa Jawa dan Sunda. Mereka membangun mesjid dan mengangkat orang-orang yang mendalam pengetahuannya tentang ajaran Islam, untuk menangani berbagai peristiwa hukum dan menyelesaikan sengketa di antara mereka. Hukum Adat yang mereka ikuti di kampung halamannya masing-masing, agak sukar diterapkan di Batavia karena penduduknya yang beraneka ragam. Mereka memilih hukum Islam yang dapat menyatukan mereka dalam suatu komunitas yang baru.
Pada awal abad ke 18, Belanda mencatat ada 7 masjid di luar tembok kota Batavia yang berpusat di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa dan Musium Fatahillah sekarang ini. Menyadari bahwa hukum Islam berlaku di Batavia itu, maka Belanda kemudian melakukan telaah tentang hukum Islam, dan akhirnya mengkompilasikannya ke dalam Compendium Freijer yang terkenal itu. Saya masih menyimpan buku antik Compendium Freijer itu yang ditulis dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu tulisan Arab, diterbitkan di Batavia tahun 1740. Kompilasi ini tenyata, bukan hanya menghimpun kaidah-kaidah hukum keluarga dan hukum perdata lainnya, yang diambil dari kitab-kitab fikih bermazhab Syafii, tetapi juga menampung berbagai aspek yang berasal dari hukum adat, yang ternyata dalam praktek masyarakat di masa itu telah diadopsi sebagai bagian dari hukum Islam. Penguasa VOC di masa itu menjadikan kompendium itu sebagai pegangan para hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara di kalangan orang pribumi, dan diberlakukan di tanah Jawa.
Di pulau Jawa, masyarakat Jawa, Sunda dan Banten mengembangkan hukum Islam itu melalui pendidikan, sebagai mata pelajaran penting di pondok-pondok pesantren, demikian pula di tempat-tempat lain seperti di Madura. Di daerah-daerah di mana terdapat struktur kekuasaan, seperti di Kerajaan Mataram, yang kemudian pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta, masalah keagamaan telah masuk ke dalam struktur birokrasi negara. Penghulu Ageng di pusat kesultanan, menjalankan fungsi koordinasi kepada penghulu-penghulu di kabupaten sampai ke desa-desa dalam menyelenggarakan pelaksanaan ibadah, dan pelaksanaan hukum Islam di bidang keluarga dan perdata lainnya. Di Jawa, kita memang menyaksikan adanya benturan antara hukum Islam dengan hukum adat, terutama di bidang hukum kewarisan dan hukum tanah. Namun di bidang hukum perkawinan, kaidah-kaidah hukum Islam diterima dan dilaksanakan dalam praktik. Benturan antara hukum Islam dan hukum Adat juga terjadi di Minangkabau. Namun lama kelamaan benturan itu mencapai harmoni, walaupun di Minangkabau pernah terjadi peperangan antar kedua pendukung hukum itu.
Fenomena benturan seperti digambarkan di atas, nampaknya tidak hanya terjadi di Jawa dan Minangkabau. Benturan ituterjadi hampir merata di daerah-daerah lain, namun proses menuju harmoni pada umumnya berjalan secara damai. Masyarakat lama kelamaan menyadari bahwa hukum Islam yang berasal dari “langit” lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan hukum adat yang lahir dari budaya suku mereka. Namun proses menuju harmoni secara damai itu mula terusik ketika para ilmuwan hukum Belanda mulai tertarik untuk melakukan studi tentang hukum rakyat pribumi. Mereka “menemukan” hukum Adat. Berbagai literatur hasil kajian empiris, yang tentu didasari oleh pandangan-pandangan teoritis tertentu, mulai menguakkan perbedaan yang tegas antara hukum Islam dan Hukum Adat, termasuk pula falsafah yang melatarbelakanginya serta asas-asasnya.
Hasil telaah akademis ini sedikit-banyak mempengaruhi kebijakan politik kolonial, ketika Pemerintah Hindia Belanda harus memastikan hukum apa yang berlaku di suatu daerah jajahan, atau bahkan juga di seluruh wilayah Hindia Belanda. Dukungan kepada hukum Adat ini tidak terlepas pula dari politik devide et impera kolonial. Hukum Adat akan membuat suku-suku terkotak-kotak. Sementara hukum Islam akan menyatukan mereka dalam satu ikatan. Dapat dimengerti jika Belanda lebih suka kepada hukum Adat daripada hukum Islam. Dari sini lahirlah ketentuan Pasal 131 jo Pasal 163 Indische Staatsregeling, yang tegas-tegas menyebutkan bahwa bagi penduduk Hindia Belanda ini, berlaku tiga jenis hukum, yakni Hukum Belanda untuk orang Belanda, dan Hukum Adat bagi golongan Tmur Asing -– terutama Cina dan India — sesuai adat mereka, dan bagi Bumiputra, berlaku pula hukum adat suku mereka masing-masing. Di samping itu lahir pula berbagai peraturan yang dikhususkan bagi orang bumiputra yang beragama Kristen.
Hukum Islam, tidak lagi dianggap sebagai hukum, terkecuali hukum Islam itu telah diterima oleh hukum Adat. Jadi yang berlaku sebenarnya adalah hukum Adat, bukan hukum Islam. Inilah teori resepsi yang disebut Professor Hazairin sebagai “teori iblis” itu. Belakangan teori ini menjadi bahan perdebatan sengit di kalangan ahli-ahli hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia sampai jauh di kemudian hari. Posisi hukum Islam yang keberlakuannya tergantung pada penerimaan hukum Adat itu tetap menjadi masalah kontroversial sampai kita merdeka. Karena merasa hukum Islam dipermainkan begitu rupa oleh Pemerintah Kolonial Belanda, maka tidak heran jika dalam sidang BPUPKI, tokoh-tokoh Islam menginginkan agar di negara Indonesia merdeka nanti, negara itu harus berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya, seperti disepakati dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, walau kalimat ini dihapus pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kita merdeka. Rumusan penggantinya ialah “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana dapat kita baca dalam Pembukaan UUD 1945 sekarang ini. Debat mengenai Piagam Jakarta terus berlanjut, baik dalam sidang Konstituante maupun sidang MPR di era Reformasi. Ini semua menunjukkan bahwa sebagai aspirasi politik, keinginan untuk mempertegas posisi hukum di dalam konstitusi itu tidak pernah padam, walau tidak pernah mencapai dukungan mayoritas.
Patut kita menyadari bahwa Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 itu, dilihat dari sudut pandang hukum, sebenarnya adalah “penerus” dari Hindia Belanda. Jadi bukan penerus Majapahit, Sriwijaya atau kerajaan-kerajaan Nusantara di masa lalu. Ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 yang mengatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Dalam praktek yang dimaksud dengan peraturan yang ada dan masih langsung berlaku itu, tidak lain ialah peraturan perundang-undangan Hindia Belanda. Bukan peraturan Kerajaan Majapahit atau Sriwijaya, atau kerajaan lainnya. Bukan pula meneruskan peraturan pemerintah militer Jepang, sebagai penguasa terakhir negeri kita sebelum kita membentuk negara Republik Indonesia.
Setelah kita merdeka, tentu terdapat keinginan yang kuat dari para penyelenggara negara untuk membangun hukum sendiri yang bersifat nasional, untuk memenuhi kebutuhan hukum negara yang baru. Keinginan itu berjalan seiring dengan tumbuhnya berbagai kekuatan politik di negara kita, di samping tumbuhnya lembaga-lembaga negara, serta struktur pemerintahan di daerah. Pembangunan hukum di bidang tatanegara dan administrasi negara tumbuh pesat. Namun kita harus mengakui pembangunan hukum di bidang hukum pidana dan perdata, termasuk hukum ekonomi berjalan sangat lamban. Baru di era Pemerintahan Orde Baru, kita menyaksikan proses pembangunan norma-norma hukum di bidang iniberjalan relatif cepat untuk mendukung pembangunan ekonomi kita.
Keadaan ini berjalan lebih cepat lagi, ketika kita memasuki era Reformasi. Ketika UUD 1945 telah diamandeman, kekuasaan membentuk undang-undang yang semula ada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR diubah menjadi sebaliknya, maka makin banyak lagi norma-norma hukum baru yang dilahirkan. Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata peninggalan Belanda telah begitu banyak diubah dengan berbagai peraturan perundang-undangan nasional, apalagi ketentuan-ketentuan di bidang hukum dagang dan kepailitan, yang kini dikategorikan sebagai hukum ekonomi. Namun Wetboek van Sraftrechts atau KUH Pidana masih tetap berlaku. Tetapi berbagai norma hukum baru yang dikategorikan sebagai tindak pidana khusus telah dilahirkan, sejalan dengan pertumbuhan lembaga-lembaga penegakan hukum, dan upaya untuk memberantas berbagai jenis kejahatan. Kita misalnya memiliki UU Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, Terorisme dan sebagainya.
Kebijakan Pembangunan Hukum
Setelah kita merdeka, kita telah memiliki undang-undang dasar, yang kini, oleh Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004, diletakkan dalam hirarki tertinggiperaturan perundang-undangan kita. Setelah MPR tidak lagi berwenang mengeluarkan ketetapan, maka semua undang-undang harus mengacu langsung kepada undang-undang dasar.Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan uji materil terhadap undang-undang dasar. Kalau mahkamah berpendapat bahwa materi pengaturan di dalam undang-undang bertentangan dengan pasal-pasal tertentu di dalam undang-undang dasar, maka undang-undang itu dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku, baik sebagian maupun seluruhnya.
Dilihat dari sudut teori ilmu hukum, undang-undang dasar adalah sumber hukum. Artinya undang-undang dasar itu adalah sumber dalam kita menggali hukum dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum positif, dalam hal ini undang-undang. Sudah barangtentu undang-undang dasar semata, tidaklah selalu dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam merumuskan norma hukukm positif, mengingat sifat terbatas dari pengaturan di dalam undang-undang dasar itu sendiri. Undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis, yang pada umumnya memuat aturan-aturan dasar dalam penyelenggaran negara, kehidupan sosial dan ekonomi, termasuk jaminan hak-hak asasi manusia dan hak asasi warganegara. Di samping undang-undang dasar terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yakni berbagai konvensi yang tumbuh dan terpelihara di dalam praktik penyelenggaraan negara. Dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum positif di bidang hukum tatanegara dan administrasi negara khususnya, bukan hanya hukum dasar yang tertulis yang dijadikan rujukan, tetapi juga hukum dasar yang tidak tertulis itu.
Dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum positif lainnya, para perumus kaidah-kaidah hukum positif harus pula merujuk pada faktor-faktor filosofis bernegara kita, jiwa dan semangat bangsa kita, komposisi kemajemukan bangsa kita, kesadaran hukum masyarakat, dan kaidah-kaidah hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebab itulah, dalam merumuskan kaidah hukum postif,kita tidak boleh bertindak sembarangan, oleh karena jika kaidah-kaidah yang kita rumuskan itu bertentangan dengan apa yang saya sebutkan ini, maka kaidah hukum yang kita rumuskan itu sukar untuk dilaksanakan di dalam praktik. Unsur-unsur filosofis bernegara kita, jiwa dan semangat bangsa kita, komposisi kemajemukan bangsa kita, dapat kita simak di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Tentu kita dapat menguraikan dan menafsirkan rumusan-rumusan itu dari sudut filsafat hukum, walau tentu di kalangan para ahli akan terdapat perbedaan-perbedaan penekanan dan pandangan.

Syariat, Fikih dan Qanun
Dari uraian-uraian di atas, timbullan pertanyaan, di manakah letak atau posisi hukum Islam yang saya maksudkan, dalam hukum nasional kita? Sebelum menguraikan lebih lanjut jawaban atas pertanyaan ini, saya harus menguraikan lebih dulu, apakah yang dimaksud dengan “hukum Islam” itu dalam perspektif teoritis ilmu hukum.Kalau kita membicarakan hukum Islam,kita harus membedakannya antara syariat Islam, fikih Islam dan qanun. Mengenai syariat Islam itu sendiri, ada perbedaan pandangan di kalangan para ahli. Ibnu Taymiyyah misalnya berpendapat bahwa keseluruhan ajaran Islam yang dijumpai di dalam al-Qur’an dan al-Hadith itu adalah syariat Islam. Namun untuk kepentingan studi ilmu hukum pengertian yang sangat luas seperti diberikan Ibnu Taymiyyah itu tidak banyak membantu.
Ada baiknya jika kita membatasi syariat Islam itu hanya kepada ayat-ayat al-Qur’an dan hadith-hadith yang secara ekspilisit mengandung kaidah hukum di dalamnya. Kita juga harus membedakannya dengan kaidah-kaidah moral sebagai norma-norma fundamental, dan kaidah-kaidah yang berhubungan dengan sopan santun. Dengan pembatasan seperti ini, maka dengan merujuk kepada pendapat Abdul Wahhab al-Khallaf, maka kaidah-kaidah hukum dalam syariah itu — baik di bidang peribadatan maupun di bidang mu’amalah — tidaklah banyak jumlahnya. Al-Khallaf menyebutkan ada 228 ayat al-Qur’an yang dapat dikategorikan mengandung kaidah-kaidah hukum di bidang mu’amalah tadi, atau sekitar 3 persen dari keseluruhan ayat-ayat al-Qur’an.Rumusan kaidah-kaidah hukum di dalam ayat-ayat itu pada umumnya masih bersifat umum. Dengan demikian, belum dapat dipraktikkan secara langsung, apalagi harus dianggap sebagai kaidah hukum positif yang harus dijalankan di sebuah negara. Bidang hukum yang diatur secara rinci di dalam ayat-ayat hukum sesungguhnya hanya terbatas di bidang hukum perkawinan dan kewarisan.
Bidang-bidang hukum yang lain seperti hukum ekonomi, pidana, diberikan asas-asasnya saja. Khsus dibidang pidana, ada dirmuskan berbagai delik kejahatan dan jenis-jenis sanksinya, yang dikategorikan sebagai hudud dan ta’zir. Kalau kita menelaah hadith-hadith Rasulullah, secara umum kitapun dapat mengatakan bahwa hadith-hadith hukum jumlahnya juga tidak terlalu banyak. Dalam sejarah perkembangannya, ayat-ayat al-Qur’an dan hadith-hadith syar’ah telah mengalami pembahasan dan perumusan yang luar biasa. Pembahasan itulah yang melahirkan fikih Islam. Saya kira fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para sahabat dan para ulama di kemudian hari, sejauh menyangkut masalah hukum, dapat pula dikategorikan ke dalam fikih Islam. Sepanjang sejarahnya pula, norma-norma syar’ah telah diangkat menjadi kaidah hukum positif di kekhalifahan, kesultanan atau kerajaan Islam di masa lalu. Dari sinilah lahir kodifikasi hukum Islam, yang dikenal dengan istilah Qanun itu.
Pembahasan dalam fikih Islam telah melahirkan karya-karya ilmiah di bidang hukum yang amat luar biasa. Para ahli hukum Islam juga membahas filsafat hukum untuk memahami pesan-pesan tersirat al-Qur’an dan hadith, maupun di dalam merumuskan asas-asas dan tujuan dirumuskannnya suatu kaidah. Fikih Islam telah melahirkan aliran-aliran atau mazhab-mazhab hukum, yang mencerminkan landasan berpikir, perkembangan sosial masyarakat di suatu zaman, dan kondisi politik yang sedang berlaku. Fikih Islam juga mengadopsi adat kebiasaan yang berlaku di suatu daerah. Para fuqaha kadang-kadang juga mengadopsi hukum Romawi. Menelaah fikih Islam dengan seksama akan mengantarkan kita kepada kesimpulan, betapa dinamisnya para ilmuwan hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman. Walau, tentunya ada zaman keemasan, ada pula zaman kemunduran.
Patut kita sadari Islam masuk ke wilayah Nusantara dan Asia Tenggara pada umumnya, dan kemudian membentuk masyarakat poltis pada penghujung abad ke 13, ketika pusat-pusat kekuasaan Islam di Timur Tengah dan Eropa telah mengalami kemunduran. Ulama-ulama kita di zaman itu nampaknya belum dibekali kemampuan intelektual yang canggih untuk membahas fikih Islam dalam konetks masyarakat Asia Tenggara, sehingga kitab-kitab fikih yang ditulis pada umumnya adalah ringkasan dari kitab-kitab fikih di zaman keemasan Islam, dan ketika mazhab-mazhab hukum telah terbentuk. Namun demikian, upaya intelektual merumuskan Qanun tetap berjalan. Di Melaka, misalnya mereka menyusun Qanun Laut Kesultanan Melaka. Isinya menurut hemat saya, sangatlah canggih untuk ukuran zamannya, mengingat Melaka adalah negara yang bertanggungjawab atas keamanan selat yang sangat strategis itu. Qanun Laut Kesultanan Melaka itu mengilhami qanun-qanun serupa di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara yang lain, seperti di Kesultanan Bima.
Keberlakuan Hukum Islam
Dengan uaraian-uraian di atas itu, saya ingin mengatakan bahwa hukum Islam di Indonesia, sesungguhnya adalah hukum yang hidup, berkembang, dikenal dan sebagiannya ditaati oleh umat Islam di negara ini. Bagaimanakah keberlakuan hukum Islam itu?Kalau kita melihat kepada hukum-hukum di bidang perubadatan, maka praktis hukum Islam itu berlaku tanpa perlu mengangkatnya menjadi kaidah hukum positif, seperti diformalkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bagaimana hukum Islam mengatur tatacara menjalankan solat lima waktu, berpuasa dan sejenisnya tidak memerlukan kaidah hukum positif. Bahwa solat lima waktu itu wajib fardhu ‘ain menurut hukum Islam, bukanlah urusan negara. Negara tidak dapat mengintervensi, dan juga melakukan tawar menawar agar solat lima waktu menjadi sunnah mu’akad misalnya. Hukum Islam di bidang ini langsung saja berlaku tanpa dapat diintervensi oleh kekuasaan negara. Apa yang diperlukan adalah aturan yang dapat memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk menjalankan hukum-hukum peribadatan itu, atau paling jauh adalah aspek-aspek hukum administrasi negara untuk memudahkan pelaksanaan dari suatu kaidah hukum Islam.
Ambillah contoh di bidang hukum perburuhan, tentu ada aturan yang memberikan kesempatan kepada buruh beragama Islam untuk menunaikan solat Jum’at misalnya. Begitu juga di bidang haji dan zakat, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan jemaah haji, administrasi zakat dan seterusnya. Pengaturan seperti ini, berkaitan erat dengan fungsi negara yang harus memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Pengaturan seperti itu terkait pula dengan falsafah bernegara kita, yang menolak asas “pemisahan urusan keagamaan dengan urusan kenegaraan” yang dikonstatir ole Professor Soepomo dalam sidang-sidang BPUPKI, ketika para pendiri bangsa menyusun rancangan undang-undang dasar negara merdeka.
Adapun hal-hal yang terkait dengan hukum perdata seperti hukum perkawinan dan kewarisan, negara kita menghormati adanya pluralitas hukum bagi rakyatnya yang majemuk, sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bidang hukum perkawinan dan kewarisan termasuk bidang hukum yang sensitif, yang keterkaitannya dengan agama dan adat suatu masyarakat. Oleh sebab itu, hukum perkawinan Islam dan hukum kewarisan diakui secara langsung berlaku, dengan cara ditunjuk oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 misalnya, secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Di sini bermakna, keabsahan perkawinan bagi seorang Muslim/Muslimah adalah jika sah menurut hukum Islam, sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sebagaimana halnya di zaman VOC telah ada Compendium Frijer, maka pada masa Orde Baru juga telah dirumuskan Kompilasi Hukum Islam, walau dasar keberlakuannya hanya didasarkan atas Instruksi Presiden.
Setahun yang lalu, Pemerintah telah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Terapan Pengadilan Agama. RUU ini merupakan upaya untuk mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islam, sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat menjadi hukum positif. Cakupannya adalah bidang-bidang hukum yang menjadi kewenangan dari Peradilan Agama. Tentu saja subyek hukum dari hukum positif ini nantinya berlaku khusus bagi warganegara yang beragama Islam, atau yang secara sukarela menundukkan diri kepada hukum Islam. Presiden dan DPR juga telah mensahkan Undang-Undang tentang Wakaf, yang mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islamke dalam hukum positif. Berbagai undang-undang yang terkait dengan hukum bisnis juga telah memberikan tempat yang sewajarnya bagi kaidah-kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan perbankan dan asuransi.
Syariat sebagai Sumber Hukum
Suatu hal yang agak “krusial” sehubungan dengan syariat Islamdalam kaitannya dengan hukum positif ialah kaidah-kaidahnya di bidang hukum pidana dan hukum publik lainnya. Kaidah-kaidah hukum pidana di dalam sayariat itu dapat dibedakan ke dalam hudud dan ta’zir. Hudud adalah kaidah pidana yang secara jelas menunjukkan perbuatan hukumnya (delik) dan sekaligus sanksinya. Sementara ta’zir hanya merumuskan delik, tetapi tidak secara tegas merumuskan sanksinya. Kalau kita membicarakan kaidah-kaidah di bidang hukum pidana ini, banyak sekali kesalahpahamannya, karena orang cenderung untuk melihat kepada sanksinya, dan bukan kepada perumusan deliknya. Sanksi-sanksi itu antara lain hukuman mati, ganti rugi dan maaf dalam kasus pembunuhan, rajam untuk perzinahan, hukum buang negeri untuk pemberontakan bersenjata terhadap kekuasaan yang sah dan seterusnya. Kalau kita melihat kepada perumusan deliknya, maka delik hudud pada umumnya mengandung kesamaan dengan keluarga hukum yang lain, seperti Hukum Eropa Kontinental dan Hukum Anglo Saxon. Dari sudut sanksi memang ada perbedaannya.
Sudah barangtentu kaidah-kaidah syariat di bidang hukum pidana, hanya mengatur prinsip-prinsip umum, dan masih memerlukan pembahasan di dalam fikih, apalagi jika ingin transformasi ke dalam kaidah hukum positif sebagai hukum materil. Delik pembunuhan misalnya, bukanlah delik yang sederhana. Ada berbagai jenis pembunuhan, antara lain pembunuhan berencana, pembunuhan salah sasaran,pembunuhan karena kelalaian,pembunuhan sebagai reaksi atas suatu serangan, dan sebagainya. Contoh-contoh ini hanya ingin menunjukkan bahwa ayat-ayat hukum yang mengandung kaidah pidana di dalam syariat belum dapat dilaksanakan secara langsung, tanpa suatu telaah mendalam untuk melaksanakannya.
Problema lain yang juga dapat mengemuka ialah jenis-jenis pemidanaan (sanksi) di dalam pidana hudud. Pidana penjara jelas tidak dikenal di dalam hudud, walaupun kisah tentang penjara disebutkan dalam riwayat Nabi Yusuf. Pidana mati dapat diterima oleh masyarakat kita, walau akhir-akhir ini ada yang memperdebatkannya. Namun pidana rajam, sebagian besar masyarakat belum menerimanya, kendatipun secara tegas disebutkan di dalam hudud. Memang menjadi bahan perdebatan akademis dalam sejarah hukum Islam, apakah jenis-jenis pemidanaan itu harus diikuti huruf demi huruf, ataukah harus mempertimbangkan hukuman yang sesuai dengan penerimaan masyarakat di suatu tempat dan suatu zaman. Kelompok literalis dalam masyarakat Muslim, tentu mengatakan tidak ada kompromi dalam melaksanakan nash syar’iat yang tegas. Sementara kelompok moderat, melihatnya paling tinggi sebagai bentuk ancaman hukuman maksimal (ultimum remidium), yang tidak selalu harus dijalankan di dalam praktik. Masing-masing kelompok tentu mempunyai argumentasi masing-masing, yang tidak akan diuraikan dalam makalah ini.
Pada waktu tim yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman, sejak era Ismail Saleh, diberi tugas untuk merumuskan draf Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, tim perumus nampaknya telah menjadikan hukum yang hidup di dalam masyarakat, sebagai sumber hukum dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum pidana yang bersifat nasional. Karena itu, tidak mengherankan jika ada delik pidana adat — seperti orang yang secara terbuka menyatakan dirinya memiliki kemampuan melakukan santet untuk membunuh orang lain — yang sebelumnya tidak ada di dalam KUHP warisan Belanda, dimasukkan ke dalam draf KUHP Nasional. Demikian pula rumusan pidana perzinahan, nampaknya mengambil rumusan hukum Islam, walaupun tidak dalam pemidanaannya. Dalam draf KUHP Nasional, perzinahan diartikan sebagai hubungan seksual di luar nikah.
Sementara KUHP warisan Belanda jelas sekali perumusannya dipengaruhi oleh hukum Kanonik Gereja Katolik, yang merumuskan perzinahan sebagai hubungan seksual di luar nikah, tetapi dilakukan oleh pasangan, yang salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Dengan demikian, menurut KUHP warisan Belanda, hubungan seksual di luar nikah antara dua orang yang tidak terikat perkawinan— misalnya pasangan kumpul kebo — bukanlahlah perzinahan. Perumusan perzinahan dalam KUHP Belanda ini nampak tidak sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Mereka mengambil rumusan perzinahan dari hukum Islam, tetapi pemidanaanya mengambil jenis pemidaan dari eks hukum Belanda, yakni pidana penjara.
Dari uraian saya yang panjang lebar di atas, terlihat dengan jelas bahwa syari’at Islam, hukum Islam maupun fikih Islam, adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk yang majemuk, maka dalam hal hukum keluarga dan kewarisan, maka hukum Islam itu tetaplah dinyatakan sebagai hukum yang berlaku. Sebagaimana juga halnya, jika ada pemeluk agama lain yang mempunyai hukum sendiri di bidang itu, biarkanlah hukum agama mereka itu yang berlaku. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hukum perdata lainnya, seperti hukum perbankan dan asuransi, negara dapat pula mentransformasikan kaidah-kaidah hukum Islam di bidang itu dan menjadikannya sebagai bagian dari hukum nasional kita. Sementara dalam hal hukum publik, yang syariat Islam itu sendiri hanya memberikan aturan-aturan pokok, atau asas-asasnya saja, maka biarkanlah ia menjadi sumber hukum dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum nasional.
Di negara kita, bukan saja hukum Islam – dalam pengertian syariat – yang dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi juga hukum adat, hukum eks kolonial Belanda yang sejalan dengan asas keadilan dan sudah diterima masyarakat, tetapi kita juga menjadikan berbagai konvensi internasional sebagai sumber dalam merumuskan kaidah hukum positif kita. Ketika hukum poistif itu telah disahkan, maka yang berlaku itu adalah hukum nasional kita, tanpa menyebut lagi sumber hukumnya. Ada beberapa pihak yang mengatakan kalau hukum Islam dijadikan sebagai bagian dari hukum nasional, dan syariat dijadikan sumber hukum dalam perumusan kaidah hukum positif, maka Indonesia, katanya akan menjadi negara Islam. Saya katakan pada mereka, selama ini hukum Belanda dijadikan sebagai hukum positif dan juga dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi saya belum pernah mendengar orang mengatakan bahwa negara kita ini akan menjadi negara Belanda. UU Pokok Agraria, terang-terangan menyebutkan bahwa UU itu dirumuskan berdasarkan kaidah-kaidah hukum adat, tetapi sampai sekarang saya juga belum pernah mendengar orang mengatakan bahwa Indonesia sudah menjadi negara Adat.
Di manapun di dunia ini, kecuali negaranya benar-benar sekular, pengaruh agama dalam merumuskan kaidah hukum nasional suatu negara, akan selalu terasa. Konsititusi India tegas-tegas menyatakan bahwa India adalah negara sekular, tetapi siapa yang mengatakan hukum Hindu tidak mempengaruhi hukum India modern. Ada beberapa studi yang menelaah pengaruh Buddhisme terhadap hukum nasional Thailand dan Myanmar. Hukum Perkawinan Pilipina, juga melarang perceraian. Siapa yang mengatakan ini bukan pengaruh dari agama Katolik yang begitu besar pengaruhnya di negara itu. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa mengingat hukum Islam itu adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka negara tidak dapat merumuskan kaidah hukum positif yang nyata-nyata bertentangan dengan kesadaran hukum rakyatnya sendiri. Demokrasi harus mempertimbangkan hal ini. Jika sebaliknya, maka negara kita akan menjadi negara otoriter yang memaksakan kehendaknya sendiri kepada rakyatnya.
Demikianlah uraian saya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirnya hanya kepada Allah jua, saya mengembalikan segala persoalan.
Wallahu’alam bissawwab.

Cetak artikel Oleh Yusril Ihza Mahendra — December 5th, 2007

Inilah Hasil Investigasi GARIS Terkait Pembunuhan Ustadz Edin

CIANJUR (voa-islam.com) - DPP Gerakan Reformis Islam (GARIS) merilis fakta-fakta hasil investigasi terkait aliran sesat pimpinan Sumarna dan kasus pembunuhan berencana terhadap Ketua DPC GARIS Jampang Tengah, ustadz Edin.

GARIS yang mewakili umat Islam setempat sejak awal telah berinisiatif melaporkan permasalahan aliran sesat yang diajarkan Sumarna kepada Bakorpakem dan Muspida sekitar 1,5 tahun yang lalu. Maka seharusnya yang menjadi fokus tanggung jawab Pemda terutama Bakorpakem adalah penanganan aliran sesat kelompok Sumarna tersebut.

Akibat kelalaian pihak terkait yang tak mampu menangani permasalahan ini secara preventif akhirnya timbullah jatuhnya korban, ustadz Edin yang dibunuh oleh sekelompok orang anggota aliran sesat pimpinan Sumarna. Atas kelalaian tersebut GARIS berniat mengajukan Bakorpakem ke meja hijau.

Selanjutnya GARIS memaparkan sejumlah fakta yang ditemukan oleh Badan Investigasi & Biro Litbang GARIS atas kasus pembunuhan Ketua DPC GARIS Jampang Tengah, ustadz Edin.

Pertama, pembunuhan yang dilakukan oleh Nabi palsu Sumarna adalah pembunuhan berencana dan terorganisir dengan target para pimpinan GARIS yang selalu menghalangi langkah-langkah aliran tersebut dalam penyebaran faham mereka, dibuktikan dengan:

1. Penjebakan Korban Ustadz Edin dengan SMS untuk menjemput saudaranya.
2. Lokasi ditemukanya tempat dikuburnya Ustadz Edin dan juga Motornya jauh dari akses jalan umum dan tidak mungkin Mayat Korban dan juga Motornya dibawa oleh 1 orang saja, karena harus melewati perbukitan dan saat ditemukan, motor dalam keadaan dibongkar/dicopot/tidak utuh, tetapi dalam satu lubang.
3. Persiapan penggalian 5 lubang untuk mengubur target, 2 lubang dipergunakan untuk jenazah Ustadz Edin dan motornya, yang 3 lagi belum terpakai yang membutuhkan persiapan waktu dan banyak orang harus dilibatkan untuk penggalian.
4. Belum lagi ditemukan Bom Molotov dan tabung gas Elpiji dalam jumlah besar.

Kedua, kronologis kejadian kemarahan umat Islam terhadap para pengikut aliran sesat pimpinan Sumarna.

1. 20 Juli 2011: Musyawarah di Desa Bojong Tipar, perwakilan Sumarna (Budiman), menyatakan bahwa Sumarna memfatwakan bahwa Sholat Subuh dan Shola Jum’at ditiadakan untuk Sumarna, dihadiri oleh Ustadz Edin selaku Ketua DPC Jampang Tengah.
2. 14 Juli 2012: Musyawarah di Pendopo Pemda Sukabumi, MUI dan Bupati menyatakan bahwa Aliran yang dipimpin Sumarna adalah Aliran Sesat, yang dihadiri Kepala Desa dan BPD Bojong Tipar.
3. 30 Juli 2012: Musyawarah di Pendopo Pemda Sukabumi, MUI menyatakan bahwa Jama’ah Aliran Sesat yang dipimpin Sumarna harus dibubarkan yang dihadiri perwakilan Sumarna (Budiman).
4. 6 Agustus 2012: Program Tarling (Sholat Jum’at Keliling) yang diadakan di Masjid Jami’e Cisalopa yang dihadiri Kepala Desa Bojong Tipar, Kapolsek Jampang Tengah, Danramil, Kemenag Kabupaten yang tujuanya untuk membina Jama’ah Aliran  Sesat Tersebut, dihadiri juga oleh Ustadz Edin selaku Ketua DPC Jampang Tengah.
5. 16 Agustus 2012 malam hari: Evakuasi dilakukan oleh aparat kepada Jama’ah Aliran Sesat Pimpinan Sumarna, yang dihadiri Pejabat GARIS Sukabumi, tetapi karena tidak ditemukan juga korban ustadz Sumarna setelah hilang selama 3 hari, setelah evakuasi itu, massa membakar material yang akan dipergunakan untuk membangun Rumah Tinggal Jama’ah Nabi Palsu tersebut.
6. 17 Agustus 2012: Kurang lebih jam 3 dini hari Sumarna ditangkap beserta pengikutnya 3 orang oleh Polsek Jampang Tengah dan diserahkan ke Polres Pelabuhan Ratu.
7. 19 Agustus 2012: Setelah Sholat ‘Iedul Fitri, sekitar 1000 orang massa berkumpul disekitar lokasi dan keadaan mulai tidak terkendali setelah tidak diketahui keberadaan Ustadz Edin sampai saat itu, kemudian mereka membakar pemukiman Jama’ah Aliran Sesat yang sudah kosong karena ditinggalkan sewaktu evakuasi tanggal 16 Agustus 2012.
8. 19 Agustus 2012 malam hari: Tersangka Nabi palsu dan otak pembunuh Ustadz Edin, Sumarna mengaku dan menunjukan tempat di kuburnya Jenazah Almarhum dan motornya di dua lubang dari lima lubang yang dipersiapkan oleh Jama’ah Aliran Sesat tersebut untuk Para Pimpinan GARIS.

Demikian temuan di lapangan yang berhasil diinvestigasi oleh Badan Investigasi & Biro Litbang GARIS. Surat pernyataan tersebut ditandatangani Anton Abdul Aziz S.Kom selaku Kepala Biro Litbang, Asep Kamho selaku Ketua DPC Padabeunghar Sukabumi dan Ketua Umum GARIS, H. Chep Hernawan Dapet SE.MBA. [Ahmed Widad]

Ternyata Kisah Sukses Jokowi Palsu?

Jakarta (voa-islam.com) Kisah sukses Jokowi sebagai walikota Solo palsu alias abal? "Success story" itu, hanyalah bedak yang ditaburkan oleh media massa, sehingga Jokowi terkesan memiliki segala kesuksesan. Jokowi seperti manusia "ajaib", yang bakal menjadi juru selamat rakyat DKI.
Media massa yang sekuler, memang begitu getol menggotong Jokowi-Ahok, seakan sebagai tabib mujarab yang akan menyembuhkan segala penyakit di DKI.
Apalagi, sesudah Jokowi membuat rekeman kampanye dan di rilis di You Tobe, seakan-akan seperti dewa dari langit, yang akan mampu membereskan seribu satu masalah di DKI, dan membuat sebagian rakyat terkesima.
Gugatan demi gugatan muncul ke publik atas sepak terjang Joko Widodo di  Solo. Di mana predikat walikota terbaik dunia kepada Joko Widodo merupakan sebutan yang menyesatkan. "Selama periode Jokowi sebagai walikota, angka kemiskinan meningkat, dan masih banyak daerah kumuh di Kota Solo," ungkap Amien saat acara halal bihalal awal pekan ini.
Terkait angka kemiskinan di Kota Solo, memang jika melongok data Badan Pusat Statistik (BPS) terungkap, selama 10 tahun terakhir kepemimpinan Joko Widodo di Solo angka kemiskinan justru kian meningkat dari tahun ke tahun.
Seperti 2010 angka kemiskinan di Kota Solo mencapai 13,34 persen. Disusul berturut-turut 2006 (15,21 persen), 2007 (13,64 persen), 2008 (16,13 persen), 2009 (14,99 persen), 2010 (13,98 persen), dan 2011 (16 persen).
Ekonom Didik J Rachbini yang juga maju dalam Pemilukada DKI Jakarta putaran pertama beberapa waktu lalu juga mengungkapkan Kota Solo termasuk daerah yang berkategori miskin. "Kemiskinan di daerah tinggi sekali, Solo termasuk tinggi sekali. Jakarta kemiskinannya tinggal dua persen. Jakarta lebih baik dari Kota Solo," ungkap Didik Mei lalu.
Hal ini terkonfirmasi dengan data dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Solo pada 2011 ang mengungkapkan sebanyak 133 ribu jiwa (25 persen) jumlah warga miskin dari total jumlah penduduk Solo yang mencapai 530 ribu jiwa. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya seperti 2009 yang hanya 107 ribu jiwa, dan 2010 yang mencapai 125 ribu jiwa.
Citra sukses Joko Widodo saat memimpin Kota Solo belakangan memang ditelanjangi di publik. Dalam angka kemiskinan Kota Solo saja, publik baru mengetahui setelah ingar bingar pemilukada Jakarta.
Citra kadang memang tak sesuai dengan kenyataan. Begitu pula soal angka kemiskinan di Solo yang ternyata tak berbanding lurus dengan citra Joko Widodo.
Dengan modal dan dukungan dari media massa yang gegap gempita, mengubah Jokowi-Ahok, sebagai manusia "super", yang bakal menjadi solusi  masa depan DKI. Tetapi, ternyata kisah sukses Jokowi di Solo hanyalah, pepesan kosong belaka.
Termasuk dengan adanya pencitraan yang begitu hebat media massa di Solo, Jokowi-Rudy, sebagai tokoh yang sukses. Ini tentu ada kaitannya dengan proyeksi kepemimpinan politik  2014. Menggiring Muslim di Indonesia mendukung Jokowi. af